Dana Talangan Rp1 Miliar Terancam Hilang, DPRD Minta Jangan Korbankan Pasien Rujukan

Beranda Parlemen DPRD Provinsi Gorontalo Dana Talangan Rp1 Miliar Terancam Hilang, DPRD Minta Jangan Korbankan Pasien Rujukan

Ulanda.id — Di tengah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menghapus salah satu program yang selama ini menjadi penopang masyarakat saat menghadapi kondisi kesehatan kritis, yakni dana talangan pasien untuk rujukan ke luar daerah.

Bagi DPRD, keberadaan anggaran tersebut bukan sekadar pos belanja dalam APBD. Dana talangan senilai Rp1 miliar dinilai menjadi jaring pengaman bagi warga yang harus menjalani pengobatan lanjutan di rumah sakit luar Provinsi Gorontalo karena fasilitas atau layanan medis yang dibutuhkan belum tersedia di daerah.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Senin, 20 Juli 2026.

Dugaan Penarikan Sepihak Motor di Pohuwato, DPRD Gorontalo Dorong Warga Lapor

Menurut Sri Darsianti, pemerintah daerah harus mempertahankan alokasi dana talangan pasien dalam APBD 2027 karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama keluarga pasien yang menghadapi beban biaya besar ketika harus dirujuk ke rumah sakit di luar Gorontalo.

“Kami juga meminta agar dana talangan sebesar Rp1 miliar untuk rujukan pasien ke luar daerah tidak dihapus. Program ini sangat membantu masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan di luar daerah,” tegasnya.

Ia mengatakan, dalam banyak kasus, pasien tidak hanya menghadapi biaya pengobatan, tetapi juga harus menanggung ongkos perjalanan, kebutuhan pendamping, hingga biaya hidup selama menjalani perawatan di luar daerah. Kondisi tersebut sering kali menjadi beban berat bagi keluarga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, menurutnya, kehadiran pemerintah melalui skema dana talangan memiliki arti penting untuk memastikan persoalan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih lengkap.

Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili Dorong Tumbilotohe Jadi Agenda Wisata Tahunan

Sri Darsianti menilai kebijakan anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang akan dirasakan masyarakat. Program yang terbukti membantu warga, kata dia, justru perlu dipertahankan bahkan diperkuat.

Dalam pembahasan KUA/PPAS APBD 2027, Komisi IV meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus terhadap program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya adalah menjamin keberlangsungan dana talangan pasien bagi warga yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit di luar daerah.

Menurutnya, hingga kini masih banyak jenis layanan kesehatan dan penanganan penyakit tertentu yang mengharuskan pasien dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap di luar Provinsi Gorontalo. Dalam situasi seperti itu, dukungan pembiayaan dari pemerintah menjadi sangat penting agar proses pengobatan tidak tertunda.

“Pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat yang sudah menghadapi persoalan kesehatan masih harus dibebani persoalan biaya ketika dirujuk ke luar daerah,” ujarnya.

Komisi IV berharap pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya menghasilkan dokumen anggaran, tetapi juga melahirkan kebijakan yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat kesehatan.

DPRD menilai mempertahankan dana talangan bukan sekadar menjaga keberlangsungan sebuah program, melainkan memastikan setiap warga Gorontalo tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan medis terbaik, meskipun harus menjalani pengobatan di luar provinsi.

Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah daerah menjadikan usulan tersebut sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan APBD 2027. Dengan tetap dialokasikannya dana talangan pasien sebesar Rp1 miliar, masyarakat diharapkan tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan rujukan yang selama ini menjadi harapan terakhir bagi banyak pasien dan keluarganya.