DPRD Gorontalo Minta Pemerintah Cetak Pengusaha Peternakan Mandiri

Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, meminta pemerintah daerah mengubah arah pembangunan sektor peternakan demi mencetak masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Desakan tersebut disampaikan seusai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD bersama Dinas Peternakan dan Perkebunan terkait pembahasan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 pada Senin (20/7/2026), sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Erwin menilai took ukur keberhasilan sektor peternakan tidak lagi cukup hanya dilihat dari peningkatan populasi ternak atau hasil produksi semata. Anggota legislatif ini mengapresiasi keberhasilan program inseminasi buatan dan perluasan pasar ternak ke Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara, namun hal itu dianggap belum optimal tanpa peningkatan kapasitas para peternak.

"Yang harus menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana hasil akhirnya benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor peternakan," kata Erwin Ismail, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Pemerintah daerah diharapkan mengubah pola pelayanan yang bersifat teknis sesaat menjadi program pendampingan yang berkesinambungan. Erwin menyoroti kinerja petugas lapangan saat ini yang dinilai hanya datang untuk melakukan inseminasi buatan tanpa memberikan bimbingan lanjutan mengenai teknik penggemukan dan manajemen kesehatan hewan.

"Saya meminta Dinas Peternakan hadir bukan hanya datang melakukan inseminasi sapi lalu pulang. Mereka harus mendampingi masyarakat, mengajarkan cara merawat ternak dengan baik, bagaimana proses penggemukan, sampai bagaimana menjual ternak dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi," ujar Erwin Ismail, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Sistem pendampingan yang kuat disarankan segera dibentuk dengan mengintegrasikan tenaga penyuluh peternakan, dokter hewan, ahli nutrisi, hingga praktisi berpengalaman. Menurut Erwin, sektor peternakan harus meniru keseriusan sektor pertanian yang menempatkan penyuluh aktif sebagai tempat belajar bagi para pelaku usaha di lapangan.

"Kalau di pertanian ada penyuluh pertanian, peternakan juga harus memiliki tenaga pendamping yang benar-benar memahami persoalan di lapangan. Mereka harus menjadi tempat belajar bagi para peternak," kata Erwin Ismail, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Model pembinaan yang komprehensif diyakini mampu melahirkan wirausahawan baru, khususnya pada komoditas sapi dan kambing yang pasarnya masih sangat terbuka luas. Erwin mendorong perubahan metode pelatihan agar tidak hanya berfokus pada teori di ruang kelas, melainkan mencakup pemberian bibit ternak, pakan, serta akses layanan kesehatan secara nyata.

"Ketika pemerintah membuka ruang pelatihan, memberikan bantuan sapi, mengajarkan cara memberi pakan, menjamin kesehatan ternaknya, saya yakin hasilnya akan produktif," ujar Erwin Ismail, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Program yang bersifat seremonial atau tidak berdampak langsung pada produktivitas peternak daerah didesak untuk segera dihentikan. Salah satu yang dikritik adalah pengiriman pemuda ke luar daerah yang dinilai membuang waktu karena Gorontalo sendiri sudah memiliki modal lahan, pakan, dan akses logistik seperti Pelabuhan Anggrek.

"Itu wasting time. Yang dibutuhkan sekarang adalah program yang langsung menghasilkan produktivitas. Kita tidak perlu lagi banyak belajar ke sana-ke sini kalau potensi dan pasarnya sudah kita miliki," tegas Erwin Ismail, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Daripada mengirim masyarakat keluar daerah, Erwin mengusulkan agar pemerintah mendatangkan langsung para praktisi peternakan nasional yang telah sukses untuk mengajar di Gorontalo. Langkah ini dinilai akan jauh lebih efisien dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesiapan sumber daya manusia setempat.

"Undang para praktisi yang benar-benar berhasil di bidang peternakan. Biarkan masyarakat belajar langsung dari pengalaman mereka. Itu akan jauh lebih efektif daripada hanya mengadakan pelatihan yang selesai dalam satu atau dua hari," kata Erwin Ismail, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

DPRD Gorontalo menegaskan bahwa indikator utama kesuksesan pembangunan daerah adalah kemandirian masyarakat peternak yang mampu naik kelas menjadi pelaku usaha. Erwin meminta seluruh program yang dirancang untuk tahun anggaran mendatang dapat berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

"Tujuan akhirnya tetap satu, yaitu produktivitas masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Program seperti ini harus berjalan berkelanjutan, tidak boleh hanya bersifat sementara atau parsial," tutup Erwin Ismail, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.