Wali Kota Gorontalo Instruksikan OPD Tinggalkan Rapat DPRD Molor

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyikapi ketidakdisiplinan anggota DPRD Kota Gorontalo dengan tidak menghadiri rapat yang terlambat dimulai, sebagaimana dilansir dari Ulanda.

Ketegasan tersebut disampaikan lantaran rapat fraksi maupun komisi di Sekretariat DPRD dinilai sering tidak sesuai jadwal, sehingga berpotensi mengganggu jam kerja pelayanan publik bagi masyarakat luas.

"Anggota DPRD harus disiplin kalau ada agenda rapat. Undangan jam 10 pagi, harus hadir sebelum waktu dimulai rapat," tegas Adhan.

Instruksi langsung diberikan kepada kepala dinas dan badan agar tidak membuang waktu secara cuma-cuma di ruang sidang legislatif.

"Saya minta OPD kalau sudah lewat 10 menit rapat belum dimulai, tinggalkan gedung DPRD. Karena banyak urusan masyarakat yang harus diurus, bukan hanya menunggu anggota DPRD yang tidak disiplin," ujarnya.

Orang nomor satu di Pemkot Gorontalo tersebut menilai ketepatan waktu merupakan cerminan dari profesionalisme serta tanggung jawab utama seorang pejabat publik dalam menjalankan amanat rakyat.

Ia turut membandingkan sikap para wakil rakyat yang kerap memprioritaskan ketepatan waktu saat hendak melakukan perjalanan dinas di luar daerah.

"Jangan hanya disiplin kalau ada agenda perjalanan dinas (Perjadis). Kalau Perjadis, jam 8 berangkat, jam 7 sudah di bandara," sindir Adhan.

Sikap disiplin yang ditunjukkannya diklaim berlandaskan rekam jejak pribadi saat masih menjabat di kursi legislatif tingkat kota maupun tingkat provinsi.

"Saat menjadi anggota DPRD Kota maupun Provinsi Gorontalo, saya selalu tepat waktu di setiap agenda rapat," ungkapnya.

Komitmen menjaga waktu tersebut tetap diterapkan Adhan hingga kembali menduduki kursi kepala daerah Pemkot Gorontalo.

"Saat menjadi wali kota pun sekarang, saya selalu hadir 10 menit sebelum dimulai," katanya.

Pemerintah Kota Gorontalo berharap kritik terbuka ini menjadi ajang evaluasi bersama bagi seluruh jajaran eksekutif maupun legislatif demi mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.